Penumpang Bandara Baru Yogyakarta Masih Sepi, AP I Minta Keringanan Pajak Rp 18 Miliar

DIY - PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I meminta tambahan diskon sebesar Rp 18 miliar, atas kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bandara Baru Yogyakarta. Permintaan diskon ini mencuat di tengah isu sepinya penumpang di Yogyakarta International Airport terminal (YIA) tersebut.

Adanya permintaan diskon tambahan PBB, terungkap dari pernyataan Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori. Dia meminta Bupati Kulon Progo, Sutedjo, menolak permohonan dispensasi pengurangan PBB yang diajukan Angkasa Pura I tersebut.

"Kami sepakat dengan hasil kajian dari bagian hukum dan tim, agar Bupati Kulon Progo mengacu memberikan keputusan sesuai dengan kajian tersebut. Sehingga, sudah tidak ada celah lagi memberikan keringanan PBB Bandara Internasional Yogyakarta," kata Muhtarom Asrori seperti dilansir Antara, Senin (6/12).

Kewajiban PBB Bandara Baru Yogyakarta sebelumnya tercatat sebesar Rp 73 miliar. Tapi Angkasa Pura I meminta dispensasi keringanan dan dikabulkan untuk membayar hanya Rp 28,1 miliar. Tapi AP I mengajukan tambahan diskon sekitar Rp 18 miliar, supaya PBB yang mereka bayar hanya Rp 10 miliar.

"Pemkab Kulon Progo sudah memberikan pengurangan PBB sebesar 65 persen dari Rp 73 miliar menjadi Rp 28,1 miliar sesuai peraturan yang ada," ujarnya.

Tambahan diskon dari Rp 28,1 miliar jadi Rp 10 miliar itulah yang ditolak oleh Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, Angkasa Pura I menanggung beban utang hingga Rp 35 triliun. Di antaranya akibat biaya operasional yang tinggi dari sejumlah bandara baru, sementara jumlah penumpang pesawat anjlok akibat pandemi.

"AP I ini memang kondisinya berat, dengan utang Rp 35 triliun dan rate loss (kerugian rata-rata) per bulan Rp 200 miliar. Kalau tidak direstrukturisasi, setelah pandemi utangnya bisa mencapai Rp 38 triliun," katanya dalam rapat dengan DPR, Kamis (2/12).

"Seperti Bandara Baru Yogyakarta itu di Kulon Progo, itu (biaya pembangunannya) sampai Rp 12 triliun. Dan begitu dibuka langsung kena pandemi," imbuhnya.

Muhtarom menilai, yang terdampak pandemi tak hanya korporasi, namun juga semua masyarakat. "Namun mereka tidak mengeluh dan tidak meminta pengurangan PBB.

Ini hanya cari alasan saja agar AP I bisa minta keringanan pajak," katanya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Kelompok Etnis Myanmar Kecam Junta Militer Tak Punya Hati dan Kemanusian

Jakarta -  Kekerasan terus berlanjut di Myanmar di mana lebih dari 700 warga sipil dibunuh sejak kudeta militer 1 Februari. Gerakan unjuk rasa massal berkembangkan menjadi front politik di mana penentang junta militer mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional pada Jumat, menyertakan anggota kabinet pemerintahan sipil yang digulingkan dan perwakilan kelompok etnis minoritas serta sekutu lainnya. Persatuan Nasional Karen di wilayah timur Myanmar, yang berbatasan dengan Thailand, telah menawarkan penampungan untuk para pengunjuk rasa yang melarikan diri ke wilayah yang mereka kendalikan. Ketua Organisasi Pertahanan Nasional Karen, Mayor Jenderal Nerdah Mya, kepada France 24 menyampaikan perkembangan di Myanmar. Pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Karen ini, yang merupakan kelompok gerilyawan tertua yang masih berjuang di Myanmar, menjelaskan situasi di negara itu, menyebutnya "sangat kritis". Dia juga menyerukan komunitas internasional untuk segera mengambil tinda
Baca selengkapnya

Korea Selatan Siap Melakukan Hidup Normal Perdampingan Dengan Covid-19 Pada 1 November

Seoul -  Korea Selatan pada Jumat mengatakan akan menghapus semua pembatasan jam operasional restoran dan kafe serta menerapkan paspor vaksin perdana mereka untuk tempat berisiko tinggi seperti pusat kebugaran, sauna, dan bar saat berusaha "hidup berdampingan dengan COVID-19". Tahap awal akan berlaku pada Senin dan berlangsung selama sebulan, kata pejabat. Penghapusan semua pembatasan rencananya akan dimulai pada Februari. "Mulai 1 November, masyarakat kita akan mengambil langkah awal untuk melanjutkan kehidupan regular," kata Perdana Menteri Kim Boo-kyum pada pertemuan yang disiarkan di televisi, seperti dilansir laman Antara mengutip Reuters, Jumat (29/10). "Namun, kita harus menyadari bahwa ini bukan berarti perjuangan melawan infection corona selesai, melainkan sebuah awal baru." Rencana penghapusan itu muncul ketika Korsel bergulat dengan jumlah kasus harian yang tinggi, meski angkanya masih jauh di bawah negara-negara yang terparah dilanda pandemi. J
Baca selengkapnya

Pada Saat PTM Dibuka Ada Sekitar Ribuan Sekola Menjadi Claster Baru Covid-19, Menteri Pendidikan Mengatakan PTM Akan Terus Berjalan

Jakarta -  Ribuan sekolah menjadi klaster Covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM) diberlakukan. Namun, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim memastikan, pembelajaran tatap muka tidak dihentikan. Hanya saja, Kemendikbudristek akan terus memonitor kasus penyebaran dan penularan Covid-19 di sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka. "Itu terus kita display. Bukan berarti PTMnya akan diundur, masih harus jalan. PTM Terbatas masih dilanjutkan," ujar Nadiem kepada wartawan di DPR RI, Kamis (23/9). Sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka terbatas diminta Nadiem untuk menguatkan protokol kesehatan. Sekolah juga diminta terbuka kepada pemerintah kondisi di lingkungannya. Nadiem mengatakan, sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas harus segera menutup sekolah jika ditemukan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. "Protokol kesehatan harus dikuatkan, tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus klaster ya harus dit
Baca selengkapnya